Wujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih Dari Korupsi dan Pungli, Pemkab Kediri Bangun Sinergitas APIP dan APH

oleh -263 views

kediri – Guna mewujudkan tata kelolah Pemerintahan yang bersih dari Korupsi dan Pungutan Liar. Pemerintah Kabupaten Kediri Jawa Timur membangun Sinergitas antara Aparat Pengawasan Intern dan Aparatur Penegak Hukum. Sinergitas aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan Aparatur penegak hukum, dalam hal ini pihak  Ke Polisian dan Kejaksaan sangat dibutuhkan dalam penanangan merespon pengaduan dari masyarakat.

Kegiatan sosialiasi bertajuk membangun Sinergitas APIP dan APH dalam penanganan Pengaduan Masyarakat guna mewujudkan Pemerintahan bersih dari Korupsi dan Pungutan Liar ini, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri ,di ruang Aula Pendopo Kamis (25/10/2018) Siang.

Kegiatan ini  diikuti oleh masing masing Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, Pejabat Pembuat Komitmen, Inspektorat, serta Aparat Penegak Hukum perwakilan dari Kejaksaan Negri Kabupaten Kediri dan Penyidik Polres Kediri.

Nampak hadir Bupati Kediri Hariyanti Sutrisno didampingin Wakil Bupati Masykuri. Selain sosialiasai pemaparan dan pembekalan materi, setiap peserta diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada pemberi materi yang memang ahli dibidangnya.

Menurut keterangan Sri Wahyuningsih M. Hum  selaku Irjen Deputi Kementrian dalam Negri mengatakan, tujuan diadakanya kegiatan ini agar ada sinergi dan kordinasi antara APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat di tingkat Kabupaten mau pun Kota.

Ia menilai selama ini banyak Pegawai Negri Sipil  yang merasa keberatan menjadi PPK. Hal itu dikarenakan, munculnya rasa ke khawatiran dari mereka jika melakukan kesalahan adminitrasi takut dipidanakan.

” selama ini kan banyak pegawai yang tidak mau menjadi PPK. Artinya mereka takut nanti kalau melakukan kesalahan Adminitrasi kemudian di Pidanakan. Harapanya, supaya kegamangan kegamangan itu tidak terjadi,  kita harus  ada kordinasi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan. ” terangnya.

Ia melihat peristiwa operasi tangkap tangan yang terjadi di berbagai daerah beberapa hari terakhir ini, dikarenakan  mereka sepenuhnya tidak bekerja sesuai aturan yang sudah ada.
” Kita mengarahkan supaya  teman teman di Pemda ini, agar tidak takut kalau memang sudah berjalan sesuai relnya. ” Saranya.

Ia mencatat sekarang ini, di wilayah Jawa Timur sudah ada 11 oknum pejabat yang terjaring OTT.

Sementara itu, terpisah Sugeng Hariyono selaku Inspektorat II Jendral Kementrian dalam Negri memberikan penjelasan jika kegiatan ini merupakan yang ke dua puluh tiga kalinya yang sudah  digelar di Berbagai Daerah di Indonesia. ” Sebetulnya sudah dilaksanakan ditempat lain, ini kebetulan diundang dan sudah ke 23 di Jawa Timur dan Provinsi sudah jalan. ” Urainya. (Adv/pen)