Tolak UU Cipta Kerja Aliansi Mahasiswa Tulungagung Gelar Audensi Dengan DPRD

oleh -6 views
SURYA RADIO TULUNGAGUNG – Sebagai upaya menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Aliansi Mahasiswa Tulungagung melakukan audiensi dengan DPRD Tulungagung untuk meminta dukungan, Rabu (14/10/2020).
Menjelang akhir audiensi, Ketua DPRD Tulungagung sempat menolak untuk menandatangani surat tuntutan dari mahasiswa terkait penolakan Omnibus Law.
Koordinator Aliansi Mahasiswa Tulungagung, Bagus Prasetiawan mengatakan, audiensi kali ini, tuntutan dari aksi yang dilakukannya pada dua hari yang lalu yang masih belum mendapatkan dukungan secara langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung. Padahal, Wakil Ketua DPRD Tulungagung Adib Makarim sendiri sudah memberikan dukungan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan menandatangani surat penolakan yang diajukan oleh para mahasiswa.
“Secara institusi, kami masih belum dapat dukungan dari DPRD Tulungagung. Karena, ketuanya masih belum tanda tangan. Kalau wakilnya sudah tanda tangan waktu demo kemarin. Saat ini masih belum mendapatkan tanda tangan dukungan penolakan dari Ketua DPRD Tulungagung dan Bupati. Kalau Bupati, besok sudah mengagendakan ketemu jam 1 siang,” jelas Bagus usai audiensi, Rabu (14/10/2020).
Menurut Bagus, dikarenakan Ketua DPRD Tulungagung masih belum menentukan sikap, serta dirinya juga masih belum menerima dukungan dari Bupati.
Dirinya mengaku masih menunggu hingga esok hari sesuai yang dijanjikan Ketua DPRD Tulungagung.
Bagus melanjutkan, hampir seluruh fraksi di DPRD Tulungagung turut setuju untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Hanya saja dukungan itu belumlah lengkap karena menurutnya Ketua DPRD Tulungagung sendiri belum bisa memberikan sikap.
Dirinyapun berharap seluruh elemen pemerintahan di Tulungagung kompak menolak Omnibus Law sebagai bukti perhatian pemerintah terhadap rakyatnya.
“Kalau kami masih belum mendapat dukungan, kami akan lakukan aksi puluhan kali lebih besar dari pada sebelumnya,” kata Bagus.
Sementara itu, saat dikonfirmasi kenapa sempat menolak surat tuntutan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang diajukan mahasiswa, Ketua DPRD Tulungagung Marsono menolak jika tindakan yang dilakukannya disebut penolakan.
 Dirinya mengaku masih berkomitmen dengan hasil vidcon bersama dengan asosiasi seluruh pimpinan DPRD kota atau kabupaten se-Indonesia tentang Omnibus Law. Dirinya mengaku, hasilnya seluruh anggota DPRD ingin mendapatkan satu refrensi dari Omnibus Law untuk dikirimkan dan dipublikasikan diseluruh indonesia.
“Barulah setelah itu kita kaji bersama, kita pelajari bersama mana-mana pasal yang merugikan masyarakat. Kalau sudah ketemu baru kita sepakat untuk menolak pasal tersebut,” jelas Marsono.
Menanggapi beberapa anggotanya yang sudah menandatangani tuntutan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Marsono mengaku hal itu belum mewakili lembaga dewan di Tulungagung secara utuh. Dimana hal itu berarti DPRD Tulungagung secara resmi masih belum menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Dirinya mengaku masih harus menunggu draft Omnibus Law yang asli untuk nantinya dilakukan kajian bersama dan menyimpulkan Undang-undang mana yang ditolak.
“Kita itu menolak harus ada runtutannya. Ketika ada temuan pasal-pasal yang layak untuk direvisi usai kajian bersama. Kita layangkan ke lembaga secara vertikal. Lha kita ini belum membaca, kalau mau ditolak yang mana kan tidak tau,” tegas Ketua DPRD Marsono. (gus/fif).