Bahas Kenaikan NJOP Bupati Tulungagung Gelar Rapat Koordinasi Dengan AKD

oleh -7 views

SURYA RADIO TULUNGAGUNG – Perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD) di kabupaten Tulungagung mengikuti rapat koordinasi dengan Bupati Tulungagung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso pada Senin (25/01).

Rapat ini dilakukan setelah Pemkab Tulungagung memastikan kenaikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) hampir semua lahan di kabupaten Tulungagung pada tahun 2021 ini.

Kepala Bapenda Kabupaten Tulungagung, Endah Inawati mengatakan, peningkatan NJOP ini dilakukan karena setelah 6 tahun diserahkan oleh pemerintah pusat kepada Pemkab Tulungagung, baru tahun ini dilakukan kenaikan nilai NJOP.

“Setelah tahun 2014 yang lalu diserahkan, baru kali ini ada peningkatan, harusnya 3 tahun sekali ada penyesuaian,” jelasnya.

Kenaikan dilakukan setelah pihaknya menggandeng Universitas dari Jogjakarta untuk menghitung nilai jual tanah di Kabupaten Tulungagung.

Hasilnya selisih nilai jual obyek tanah dalam NJOP yang lama saat ini berbeda jauh, oleh sebab itu dilakukan penyesuaian NJOP saat ini.

Pihaknya menyebut, buntut dari penyesuaian tersebut ada tanah di sejumlah kecamatan yang mengalami kenaikan tinggi hingga 500 persen.

“Kenaikannya bermacam macam, sesuai dengan kelas lahannya, ada yang turun lo tapi memang ada yang naik sampai 5 kali lipat,” jelasnya.

Kondisi inilah yang mempengaruhi nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga dipermasalahkan oleh sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung.

Endah menjelaskan, hasil dari rapat koordinasi kali ini adalah, pihaknya akan menerima masukan dari AKD agar kenaikan NJOP tidak terlampau tinggi sehingga PBB yang harus dibayarkan warga juga tidak terlalu tinggi.

“Alhamdulillah Bupati masih mendengarkan usulan kami, semoga usulan kami diterima dan kenaikan NJOP tidak terlalu banyak,” jelasnya.

Sementara itu Ketua AKD, Mohammad Soleh mengakui kenaikan NJOP yang terlalu tinggi di masa pandemi sangat memberatkan masyarakat,oleh sebab itu pihaknya meminta keringanan agar kenaikan NJOP tidak membebani masyarakat.(gus/fif)