DPRD Gelar Rapat Paripurna Penyerahan LKPJ Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2020.

oleh -16 views

 

SURYA RADIO TULUNGAGUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menggelar rapat paripurna dalam rangka penyerahan rekomendasi LKPJ Bupati akhir tahun anggaran 2020 dan pengumuman keanggotaan pansus masa sidang II tahun sidang II (Periode Januari sampai dengan April 2021), Rabu (28/4/2021).

Dalam rapat paripurna ini, Bupati Tulungagung menerima rekomendasi LKPJ yang sebelumnya dilakukan pembahasan oleh seluruh komisi DPRD.

Ketua DPRD Tulungagung Marsono mengatakan, poin penting pada rekomendasi LKPJ ini adalah infrastruktur yang harus mendapatkan perncermatan dan kesigapan dari anggaran, eksekusi maupun kualitasnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga merekomendasikan bagi honorer yang kemarin belum tercover semua didalam penganggarannya untuk bisa dicover tahun ini.

“Poin-poin rekomendasi yang kami sampaikan ke Bupati itu agar dijadikan perbaikan. Sehingga tahun ini bisa diperbaiki,” ucap ketua DPRS Tulungagung, Marsono, Rabu (28/4/2021).

Marsono melanjutkan, permasalahan tenaga honorer sudah mendapatkan solusi. Namun meski demikian, pihaknya tetap akan mengawal terus permasalahan tersebut, sehingga tenaga honorer di Tulungagung bisa tercover oleh anggaran daerah.

Maka dari itu, salah satu rekomendasi yang pihaknya ajukan, yakni dilakukan penyisiran skala prioritas terkait biaya pendidikan.

“Jadi, ketika kemarin itu biaya pendidikan disamaratakan, akhirnya dipilah untuk skala prioritas yang membutuhkan,” terang Marsono.

Sebagian dari yang tidak tercover dialihkan pada tenaga pendidiknya agar kontribusi pendidikannya jalan.

“Terkait infrastruktur, pemerintah daerah harus mengedepankan kualitas agar lebih baik,” harapnya.

Ia juga menyampaikan, pihaknya meyakini infrastruktur yang ada saat ini akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Meski pihaknya menemukan beberapa temuan infrastruktur yang kualitasnya buruk.

Namun, pihaknya sudah merekomendasikan agar segera dilakukan perbaikan. Mengingat semakin banyak ruas jalan yang menjadi aset kabupaten, harus ada kesiapan dana pemeliharaan terkait itu.

“Makanya, kalau ruasnya bertambah tetapi dananya tetap, otomatis akan mengurangi kualitas dan indikasi pemeliharaan kurang maksimal. Makanya harus ada kesiapan penambahan dana,” pintanya.

Sementara itu, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengatakan, jika rekomendasi LKPJ tersebut sebelumnya sudah dilakukan pembahasan oleh seluruh komisi di DRRD Tulungagung.

Usai menerima rekomendasi LKPJ tersebut, Maryoto mengaku akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut, tentunya demi perbaikan-perbaikan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tulungagung.

“Poin rekomendasinya seperti perbaikan infrastruktur, sistem pelayanan dan penertiban terhadap perencanaan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada,” kata Maryoto Birowo.

Pihaknya mencontohkan terkait rekomendasi tersebut, jika dulu pengendalian tanaman di Tulungagung ditangani oleh institusi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup.

Namun dengan perubahan saat ini, nantinya untuk penanganan tersebut akan dibuatkan tim yang meliputi PUPR, DLH dan Bapedda. Sedangkan untuk serapan anggaran tentu akan semakin dipercepat, sehingga bisa menjadikan perputaran ekonomi di Masyarakat semakin membaik.

“Memang serapan anggaran ini harus cepat, tentunya dengan penyelesaian administrasi juga harus dilakukan dengan baik. Karena masih banyak rekomendasi yang harus segera ditindak lanjuti,” tandasnya. (gus/fif).